会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Pembentukan Kopdes Merah Putih Melalui Musdesus!

Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Pembentukan Kopdes Merah Putih Melalui Musdesus

时间:2025-06-05 01:03:18 来源:quickq官网下载apk 作者:娱乐 阅读:388次
Warta Ekonomi,quickq下载加速器官方版 Jakarta -

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan Provinsi Lampung mencatat capaian tertinggi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) melalui musyawarah desa khusus (musdesus) yakni sebesar 98,64 persen dari jumlah desa yang ada. 

Sedangkan untuk posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 88,32 persen dan Jawa Barat 74,70 persen. Hal tersebut disampaikan Wamenkop dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jum'at (23/05/2025).

Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Pembentukan Kopdes Merah Putih Melalui Musdesus

Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Pembentukan Kopdes Merah Putih Melalui Musdesus

Baca Juga: Menkop Dorong Kopdes Merah Putih Jadi Pusat Industri Desa

Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Pembentukan Kopdes Merah Putih Melalui Musdesus

Sementara itu, capaian terendah tercatat di Papua Pegunungan (0,04%, 1 desa), Papua (0,39%, 4 desa), dan Papua Barat (0,62%, 6 desa).

Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Pembentukan Kopdes Merah Putih Melalui Musdesus

Wamenkop Ferry menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah ini dengan mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Wilayah melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi dengan tokoh adat serta pemda setempat.

“Wilayah-wilayah yang masih tertinggal akan kita dorong lebih masif, baik lewat pelatihan, pendampingan, maupun sinergi dengan pemda dan tokoh adat setempat,” kata Wamenkop yang juga merupakan Koordinator Ketua Pelaksanaan Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Selasa (27/5).

Diakui Wamenkop Ferry bahwa percepatan pembentukan musdesus ini dihadapkan pada sejumlah tantangan di lapangan. Antara lain gap antara pelaksanaan musdesus dan penerbitan akta notaris serta masih adanya daerah yang belum membentuk Satgas percepatan di tingkat daerah/wilayah.

Masalah lainnya adalah belum adanya kesepakatan pembiayaan penerbitan akta notaris antara pemerintah desa dan daerah, serta pemanfaatan data dashboard nasional Kopdes/Kel yang belum optimal.

"Kami berharap wilayah (pemda) aktif menyampaikan kendala di lapangan agar dapat diformulasikan solusi bersama agar dapat segera dilakukan percepatan,” kata Ferry.

(责任编辑:热点)

相关内容
  • Kemenag: Azan Magrib Diganti Running Text Saat Misa Akbar Paus Hanya untuk WIB
  • Rahasia Diet Amel Carla Turunkan BB 13 Kg, Batasi Nasi Putih
  • Sah! Pengadilan Putuskan Adhi Persada Properti  Lolos PKPU
  • KPK dan LPSK Teken MoU Perlindungan Saksi dalam Perkara Korupsi
  • Memulai Hari dengan Prediksi BMKG, Katanya Bakal Hujan di Jabodetabek
  • Sah! Pengadilan Putuskan Adhi Persada Properti  Lolos PKPU
  • Gerindra Maklumi Polri Habiskan Rp76 Miliar Tangani Aksi Damai
  • Jangan Coba
推荐内容
  • Apa yang Terjadi Jika Sarapan Telur Setiap Hari?
  • Sah! Pengadilan Putuskan Adhi Persada Properti  Lolos PKPU
  • Pelayanan Nepal van Java dan Pendakian Gunung Sumbing Libur 5 Hari
  • 5 Cara Membakar Lemak Perut dengan Cepat, Bikin Langsing dan Sehat
  • 5 Camilan Terbaik saat Tubuh Merasa Loyo Gara
  • Mayapada Hospital Sukses Lakukan Operasi Mitral Valve Repair pada Anak