会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri!

DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

时间:2025-06-05 03:17:08 来源:quickq官网下载apk 作者:百科 阅读:786次

JAKARTA,quickq下载安卓版 DISWAY.ID- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjafudian memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan terbaru yang disebut mengembalikan ujian nasional (UN).

Ia menekankan pentingnya memastikan kebijakan yang akan dikeluarkan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional.

DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

"Kebijakan ini harus dibangun melalui dialog terbuka dengan para guru, siswa, orang tua, dan akademisi. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan ini akan memastikan bahwa kebijakan UN tidak hanya menjadi keputusan sepihak, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata dunia pendidikan," tutur Hetifah dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025.

DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

BACA JUGA:Mendikdasmen: Ujian Nasional hanya untuk Sekolah Terakreditasi

DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan sistem penilaian yang lebih holistik.

"Penilaian tidak boleh hanya berfokus pada hasil tes, tetapi juga mencakup aspek perkembangan karakter dan kompetensi siswa secara keseluruhan," tandasnya. 

Ia pun mengingatkan kembali pada pengalaman sebelumnya, di mana UN kerap menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa, bahkan orang tua.

BACA JUGA:Bocoran Mendikdasmen! Ujian Nasional Bisa Digelar Kembali, Beda Sistem dengan Sebelumnya

Maka dari itu, lanjutnya, sangat penting untuk menyediakan program pendampingan dan pelatihan yang membantu siswa menghadapi UN tanpa rasa cemas berlebihan.

Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan UN harus relevan dengan perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan nasional.

"Kami berharap bahwa UN dapat menjadi bagian dari visi pendidikan yang konsisten, bukan sekadar perubahan kebijakan yang mengikuti pergantian menteri," lanjutnya.

BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Beri Sinyal Ujian Nasional Bakal Ada Lagi, Mulai Tahun Depan?

Di samping itu, ia menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala untuk menilai efektivitas UN dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

"Kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan, bukan sekadar menggantikan AN tanpa dasar yang jelas."

  • 1
  • 2
  • »

(责任编辑:娱乐)

相关内容
  • Resmi! ADMR Ganti Nama Menjadi Alamtri Minerals Indonesia
  • Posfin Resmi Berubah Jadi PosDigi, Langkah Strategis Pos Indonesia Menuju Ekosistem Digital Nasional
  • 插画设计留学推荐,你选择英国还是美国?
  • Sebelum Tewas, Wanita Korban Perampokan di Tangsel Teriak: Tolong! Maling dari Pintu Belakang
  • MIND ID Targetkan Turunkan Emisi 21,4% pada 2030, Ini Jurusnya
  • Ferdy Sambo Jalani Hukuman Seumur Hidup di Lapas Salemba, Keluarga Brigadir J Ajukan Restitusi
  • Ini Gejala Alergi Susu Sapi pada Anak yang Wajib Diwaspadai
  • 出国艺术生留学,这六个问题你都了解吗?
推荐内容
  • Ombudsman RI Desak Pemerintah Percepat Penyelamatan Sritex, Ungkap Bahan Baku Hampir Menipis
  • Memprihatinkan, Begini Kondisi Cagar Budaya Jembatan Kereta Terowongan Tiga di Matraman
  • 出国留学摄影专业作品集制作攻略!
  • Buka Pameran Bulan Seni Rupa di TIM, Anies: Ini Malam yang Membahagiakan
  • 7 Buah Sumber Kalsium Terbaik, Bekal Sehat saat Usia Kian Menua
  • 出国艺术生留学,这六个问题你都了解吗?